Isu pengendalian alkohol di Indonesia adalah topik yang terus bergulir, melibatkan berbagai aspek mulai dari regulasi, penindakan terhadap peredaran ilegal, hingga pro dan kontra dari berbagai pihak.

Berikut adalah beberapa poin narasi berita yang sering muncul terkait pengendalian alkohol:

1. Regulasi dan RUU Minuman Beralkohol

Pengendalian alkohol di Indonesia masih menjadi perdebatan panjang, terutama terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

• RUU Larangan Minuman Beralkohol: RUU ini beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, namun progresnya lambat. Pihak pengusul umumnya bertujuan untuk meminimalisasi dampak buruk dari konsumsi alkohol, termasuk masalah kesehatan dan kriminalitas. RUU ini bahkan sempat mencantumkan jerat pidana bagi pengonsumsi yang tidak memenuhi persyaratan.

• Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda): Meskipun RUU belum tuntas, pemerintah pusat dan daerah terus mengeluarkan atau merevisi regulasi. Contohnya:

  • Perpres sebelumnya mengatur bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran, toko bebas bea, dan tempat yang ditetapkan oleh kepala daerah.

   

2. Penindakan dan Pemusnahan Minuman Ilegal

Langkah-langkah penertiban oleh aparat penegak hukum menjadi berita rutin, fokus pada penindakan terhadap minuman beralkohol ilegal dan oplosan.

• Penyitaan dan Pemusnahan: Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di berbagai daerah sering melakukan penyitaan dan pemusnahan ribuan botol miras (minuman keras) tidak berizin atau ilegal.

• Peran Bea Cukai: Selain miras, Bea Cukai juga menindak peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal yang merugikan negara dari sisi cukai.

• Pengawasan Peredaran: Pemerintah daerah, seperti Kota Bekasi, menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol diperbolehkan asalkan memiliki izin resmi dan dalam pengawasan ketat, dan akan menindak tegas jika tidak mengikuti prosedur.

3. Pro dan Kontra

Wacana pengendalian alkohol selalu memunculkan pandangan yang berbeda dari berbagai kelompok masyarakat.

• Pihak yang Mendukung Pembatasan: Umumnya berasal dari kelompok agama dan masyarakat yang khawatir akan dampak buruk alkohol, termasuk kecelakaan, tindak pidana, dan gangguan ketertiban umum.

• Pihak yang Menolak Pelarangan Total: Terutama pengusaha hotel dan restoran (PHRI), berpendapat bahwa pelarangan total akan berdampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi, serta citra destinasi. Mereka cenderung mendukung pengaturan dan pengendalian ketat alih-alih pelarangan.

• Aspek Ekonomi: Industri rokok dan minuman beralkohol merupakan penyumbang signifikan terhadap pendapatan negara melalui cukai, yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Isu pengendalian alkohol di Indonesia bersifat kompleks, beririsan antara moralitas, kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan kepentingan ekonomi.